WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Kaltim pada Selasa (25/11/2025), yang dihadiri pimpinan DPRD yaitu Ketua Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif dengan tujuan memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran daerah, agar tata kelola keuangan di Kalimantan Timur tetap transparan, akuntabel, serta berdampak nyata bagi masyarakat Benua Etam.

Ketua DPRD menegaskan bahwa penganggaran bukan sekadar urusan angka, tetapi menyangkut tanggung jawab moral untuk menghadirkan pembangunan hingga lapisan masyarakat terbawah. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi anggaran harus dibarengi pengawasan melekat dan kerja sama antarlembaga. Banggar menekankan bahwa tata kelola anggaran harus selalu ditempatkan dalam kerangka pengabdian kepada kepentingan publik dan bukan hanya formalitas administrasi.

Rapat juga dihadiri berbagai pejabat Pemprov Kaltim seperti Asisten I Setdaprov Sirajudin, Inspektorat Irfan Prananta, serta sejumlah kepala perangkat daerah strategis. Pembahasan diarahkan pada penyelarasan visi pembangunan tahun anggaran 2026 sekaligus kesiapan implementasi program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. DPRD mengingatkan agar setiap alokasi anggaran memiliki arah yang jelas dan indikator kinerja yang terukur, sehingga program yang dijalankan tidak berhenti pada tataran administrasi semata.

Banggar DPRD turut menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar penyusunan anggaran berbasis kebutuhan riil lapangan. Ketersediaan data faktual dinilai krusial agar kebijakan anggaran lebih responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian penting. DPRD menilai kehadiran IKN harus dibarengi strategi pengelolaan anggaran yang adaptif dan inovatif, sekaligus memastikan masyarakat lokal menjadi subjek utama pembangunan.

Isu pemerataan wilayah juga menjadi sorotan, terutama bagi daerah pedalaman dan pesisir yang masih membutuhkan perhatian lebih dari sisi infrastruktur dasar, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. DPRD mendorong agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses penyusunan anggaran, baik melalui penyerapan aspirasi langsung maupun forum musrenbang yang diperkuat. Kolaborasi dan transparansi dianggap sebagai instrumen pengawasan demokratis yang wajib diprioritaskan agar anggaran tidak hanya mengalir ke wilayah yang telah berkembang.

Menjelang penutupan rapat, pimpinan DPRD menegaskan bahwa pengawasan terhadap anggaran bukanlah bentuk pertentangan, melainkan upaya memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat bagi rakyat. Sinergi antara DPRD dan Pemprov disebut sebagai fondasi penting untuk menciptakan tata kelola anggaran yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif. Rapat kerja ini menjadi momentum konsolidasi yang memperkuat komitmen bersama menuju pembangunan yang merata dan kesejahteraan yang lebih luas bagi warga Benua Etam. (adv/sen/dprd prov kaltim)