WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur tampak lebih sibuk dari biasanya pada Jumat malam, 21 November 2025. Sejak menjelang pukul tujuh malam, para anggota dewan, staf sekretariat, hingga tamu undangan dari berbagai instansi pemerintah mulai berdatangan. Di panggung utama, dekorasi merah-putih tersusun rapi membingkai meja pimpinan dewan, menciptakan suasana formal namun tetap hangat. Aroma keseriusan terasa dengan jelas: malam itu, DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-43 dengan agenda penyampaian laporan akhir dari dua Panitia Khusus (Pansus), sebuah tahap penting dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memimpin langsung jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel serta jajaran pimpinan lainnya, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim. Para anggota dewan tampak duduk rapi di kursi masing-masing, sebagian menyiapkan dokumen tebal berisi catatan pembahasan, sementara yang lain sesekali berdiskusi singkat sebelum rapat dimulai. Ketika palu sidang diketuk, suasana hening seketika, menjadi pertanda bahwa agenda resmi dimulai.

Agenda paripurna malam itu bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan tahapan akhir dari proses panjang dua rancangan peraturan daerah yang dibahas intensif selama beberapa bulan. Pansus pertama memaparkan laporan akhir Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, sebuah instrumen hukum strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di seluruh Kalimantan Timur. Pada saat giliran tiba, Ketua Pansus Pendidikan, Sarkowi V Zahry, berdiri di podium dan menyampaikan laporan yang telah disusun melalui serangkaian rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga konsultasi dengan kementerian terkait.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bagaimana Ranperda ini mencoba menjawab tantangan utama sektor pendidikan Kaltim—mulai dari pemerataan sarana dan prasarana, kualitas guru, dukungan anggaran, hingga kebutuhan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan zaman. Ia menggarisbawahi bahwa penyusunan Ranperda ini bukan hanya upaya administratif, tetapi juga langkah strategis dalam membangun generasi muda yang lebih kompeten dan berdaya saing. Menurutnya, Pansus telah bekerja maksimal untuk memastikan Ranperda dapat menjadi landasan hukum yang efektif dan relevan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat layanan pendidikan.

Malam itu, suasana rapat terasa serius namun penuh optimisme. Setiap anggota dewan menyimak dengan seksama, beberapa mencatat poin penting, sementara sebagian lain tampak mantap dengan hasil yang telah disepakati dalam pembahasan sebelumnya. Ketika laporan Pansus Pendidikan selesai dibacakan, tepuk tangan singkat terdengar dari beberapa sudut ruangan, menandai apresiasi atas kerja panjang tim Pansus.

Setelah itu, giliran Ketua Pansus Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH), Guntur, menyampaikan laporan akhir. Ranperda ini memiliki bobot penting mengingat Kaltim merupakan wilayah dengan aktivitas industri, pertambangan, dan pembangunan yang pesat. Setiap kebijakan lingkungan, sekecil apa pun, memiliki dampak yang luas terhadap ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penyusunan Ranperda P3LH dilakukan dengan pendekatan teknis dan akademis yang kuat, melibatkan berbagai pihak, mulai dari dinas terkait hingga para ahli lingkungan.

Dalam laporannya, Guntur menyampaikan bahwa Pansus telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kaltim, seperti persoalan rehabilitasi lahan pascatambang, pengendalian pencemaran, penguatan penegakan hukum lingkungan, hingga mekanisme pengawasan yang lebih transparan. Ia menekankan bahwa Ranperda ini diharapkan dapat menjadi solusi hukum yang konkret dan dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah provinsi. Penyusunan kembali sejumlah pasal dilakukan untuk menyesuaikan peraturan dengan kondisi lapangan yang kerap berubah, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa dinamika baru terhadap lingkungan dan tata ruang wilayah.

Pada akhirnya, malam itu bukan sekadar urusan administratif. Ia adalah cermin dari sebuah proses panjang yang melibatkan diskusi, perdebatan, penelitian, serta komitmen politik untuk menghadirkan perubahan. Paripurna ke-43 mengingatkan bahwa kebijakan publik dibangun melalui dialog dan kerja bersama—dan bahwa setiap regulasi yang disusun bukan hanya kumpulan pasal, melainkan harapan bagi masa depan Kalimantan Timur yang lebih baik. (adv/sen/dprd prov kaltim)