WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Masalah banjir di Samarinda kembali menjadi sorotan publik setelah genangan muncul di sejumlah titik kota dalam beberapa pekan terakhir. Meski proyek perbaikan drainase sudah berjalan, banjir masih muncul di area permukiman hingga ruas jalan utama. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana efektivitas program penanganan banjir yang selama ini menjadi janji pemerintah daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa persoalan banjir belum terselesaikan secara menyeluruh meski upaya pemerintah kota terus berjalan. Menurutnya, keluhan masyarakat yang datang hampir setiap musim hujan menjadi bukti bahwa perbaikan yang dilakukan masih belum menjangkau kawasan rawan secara utuh. “Sampai hari ini, masyarakat masih menyampaikan keluhan. Ini masalah rutin dan belum tuntas walaupun sudah ada progres,” ujar Fuad, Senin (01/12/2025).

Fuad menilai langkah Pemkot Samarinda sudah berada pada arah yang tepat, namun perlu didukung penambahan alokasi anggaran agar penyelesaian banjir tidak berjalan setengah hati. Beberapa titik genangan disebut belum tersentuh penanganan maksimal akibat keterbatasan anggaran. “Perbaikan itu perlu waktu, tapi kita juga harus realistis. Ada titik banjir yang belum tersentuh, jadi memang harus ada penambahan anggaran khusus,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Tahapan seperti modernisasi sistem drainase, penataan badan sungai, hingga pengawasan daerah yang rawan sedimentasi harus menjadi satu rangkaian kerja. Mengatasi banjir secara parsial dikhawatirkan hanya memindahkan genangan tanpa menghilangkan akar persoalan. “Ini persoalan serius, apalagi curah hujan sekarang sulit diprediksi,” tambahnya.

Selain itu, Fuad menekankan bahwa dampak banjir menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, kegiatan pendidikan, hingga ancaman terhadap kesehatan lingkungan. Karena itu, ia mendorong agar persoalan banjir tidak lagi dianggap sebagai rutinitas tahunan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan pemerintah.

“Masyarakat butuh kepastian bahwa masalah banjir ini ditangani serius. Pemerintah harus responsif karena dampaknya besar bagi kehidupan warga,”tutup Fuad. (adv/sen/dprd prov kaltim)