WARTA-DIGITAL.COM - KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kukar atas penyelenggaraan Rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Dimana Menurut Sunggono, penyampaian laporan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah yang harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Kami sampaikan terima kasih kepada DPRD Kukar yang telah mengagendakan rapat ini,” ujar Sunggono, usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kukar, pada Senin (24/03/2025).

“LKPJ ini merupakan amanat dari peraturan pemerintah, dan di Kukar kami telah menyampaikannya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan,” sambung Sunggono.

Lebih lanjut Sunggono menjelaskan bahwa, LKPJ ini berisi pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara umum, Sunggono menilai bahwa kinerja Pemkab Kukar pada tahun 2023-2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, hampir semua target telah tercapai, meskipun ada beberapa yang masih memerlukan perhatian khusus,” ungkapnya.

“Namun, secara keseluruhan kinerja pemerintah daerah menunjukkan tren positif,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Sunggono juga menegaskan bahwa keberhasilan Pemkab Kukar terlihat dari berbagai penghargaan yang diterima, baik di tingkat regional maupun nasional.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Selain itu, Sunggono juga menyinggung kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang sempat diberlakukan di beberapa daerah.

Namun, Sunggono kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak diterapkan di Kukar, karena tidak ada faktor yang mengharuskan pegawai bekerja dari luar kantor.

“Kami telah mempertimbangkan hal ini, dan memutuskan bahwa WFA tidak diperlukan di Kukar,” terangnya.

“Mobilitas pegawai saat ini masih berjalan lancar, sehingga tidak ada kendala yang berarti,” tambah Sunggono.

Saat disinggung pada sektor pertanian, Sunggono mengakui bahwa realisasi target belum sepenuhnya maksimal.

Hal itu dikarenakan target yang ditetapkan dalam RPJM cukup tinggi, sehingga pencapaiannya masih membutuhkan upaya lebih lanjut.

Meski masih ada tantangan, namun Sunggono tetap optimistis bahwa seluruh target dapat tercapai sebelum periode RPJM berakhir.

Pasalnya, peningkatan infrastruktur pertanian terus dilakukan, sementara produksi komoditas seperti palawija masih akan terus didorong agar memenuhi target yang telah ditetapkan.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap indikator pertanian, termasuk Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan Nilai Tukar Pekebun (NTPK),” beber Sunggono.

“Dimana semua itu, tentunya menjadi ukuran kesejahteraan yang harus diperhatikan,” pungkas Sunggono. (adv/bil/sky)