WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Di tengah berbagai upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan memperluas akses pendidikan, persoalan putus sekolah karena keterbatasan biaya masih menjadi keluhan utama masyarakat setiap kali masa reses DPRD digelar.

Hal ini kembali disorot oleh Anggota DPRD Kaltim, Sugiyono, yang menyebut bahwa dari waktu ke waktu, aduan serupa terus berulang, terutama dari keluarga kurang mampu.

“Setiap kali kami turun ke dapil, keluhan yang muncul ya itu-itu lagi. Anak tidak bisa lanjut SMA karena tak ada biaya. Atau mahasiswa tinggal skripsi tapi mandek karena tidak bisa bayar. Ini artinya masalah belum tuntas,” ujar Sugiyono, Minggu (22/06).

Menurutnya, akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi barang mahal bagi sebagian masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), meski pemerintah telah menggulirkan berbagai program bantuan.

Ia menilai, kebijakan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan selama ini masih terlalu berfokus pada infrastruktur dan kurang menyentuh akar persoalan pendidikan.

“Kalau kita benar-benar ingin mengentaskan kemiskinan, maka anak-anak harus sekolah. Harus kuliah. Jangan sampai ekonomi memutus masa depan mereka,” tegas Sugiyono.

Ia mengaku sering menjumpai kasus mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah hanya karena tidak mampu membayar biaya akhir studi. Kondisi ini menurutnya sangat ironis di tengah jargon pemerintah soal pendidikan gratis.

“Bagi kita mungkin nilainya kecil, tapi bagi mereka sangat berarti. Kalau tak ada intervensi, mereka gagal lulus dan tertinggal,” ujarnya.

Selain pendidikan, stunting juga menjadi perhatian utama yang terus berulang dalam aduan warga saat reses. Masyarakat masih mengeluhkan keterbatasan akses layanan kesehatan dasar, terutama untuk ibu dan anak.

“Masalah stunting ini bukan hanya soal gizi, tapi juga soal pola hidup dan minimnya edukasi kesehatan di tingkat keluarga. Ini juga bagian dari pendidikan,” katanya.

Sugiyono mendorong agar semua pemangku kebijakan tidak hanya melihat laporan reses sebagai formalitas, melainkan benar-benar dijadikan bahan evaluasi dan tindakan nyata, terutama dalam penyusunan anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Kalau aduan masyarakat tak pernah berubah tiap tahun, itu artinya kita belum menyelesaikan akar persoalan. Kita harus serius soal pendidikan dan kesehatan kalau ingin Kaltim benar-benar bangkit,” tutupnya. (Adv/sky)