WARTA-DIGITAL.COM – KUTAI KARTANEGARA -  Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa total anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) telah mencapai Rp. 62 miliar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti menjelaskan bahwa, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai instansi yang terlibat dalam PSU.

“Saya lupa total pastinya, tetapi kalau tidak salah, Bawaslu mendapatkan Rp10 miliar, sementara KPU sekitar Rp32 atau Rp33 miliar. Polres Kukar sekitar Rp12 miliar, Polres Bontang Rp1,1 miliar, dan Kodim Kukar Rp3,6 miliar. Untuk yang lainnya, ada yang sekitar Rp600 atau Rp700 juta,” ujarnya.

Total anggaran terbaru yang telah dialokasikan mencapai Rp 62 miliar itu, Menurut Rinda Desianti anggaran tersebut merupakan alokasi baru dan bukan berasal dari sisa anggaran sebelumnya. 

“NPHD baru mencakup empat penyelenggara dan empat institusi aparat, yaitu Polres Bontang, Polres Kukar, Kodim Bontang, dan Kodim Kukar,” jelasnya.

Lebih lanjut Rinda Desianti mengungkap bahwa, KPU awalnya mengusulkan anggaran untuk dua hingga tiga bulan, tetapi KPU pusat menetapkan hanya satu bulan.

Sementara itu, Bawaslu yang semula menganggarkan empat bulan harus dikurangi menjadi dua bulan untuk honorarium, dimana hal tersebut menyebabkan adanya pengurangan otomatis dalam anggaran yang diberikan.

Mengenai sisa anggaran sebelumnya, Rinda Desianti menerangkan bahwa pihaknya belum mengetahui jumlah pastinya. Namun, beberapa institusi telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. 

“Polres Kukar, Kodim Kukar, Polres Bontang, dan Kodim Bontang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban,” ungkapnya.

“Sementara itu, Bawaslu dan KPU masih dalam proses, sehingga mereka termasuk dalam kategori adendum perubahan,” sambungnya.

Rinda Desianti juga menegaskan bahwa, perubahan anggaran dalam adendum ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terbaru dalam pelaksanaan PSU. 

“Kami memastikan bahwa seluruh anggaran digunakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan PSU ini, anggaran tidak hanya dialokasikan untuk penyelenggara pemilu, tetapi juga untuk aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas dan kelancaran pemungutan suara ulang.

Untuk itu, Pemerintah daerah berharap, anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif demi kelancaran tahapan PSU.

Dengan anggaran yang telah tersedia, pemerintah daerah juga meminta semua pihak terkait untuk segera menyelesaikan proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. 

“Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai prosedur dan tidak ada kendala dalam pencairan dana,” pinta Rinda Desianti.

Selain memastikan kesiapan anggaran, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan menjaga ketertiban selama proses PSU berlangsung,” tandas Rinda Desianti.

Keberhasilan PSU di Kutai Kartanegara akan sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan adanya alokasi dana yang sudah disiapkan, diharapkan pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemilu yang transparan serta berintegritas. (adv/bil/sky)